DPR Usulkan Redenominasi Rupiah Hilangkan Empat Digit Nol

Surabaya news.net

 Johnny G Plate Anggota Komisi XI DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah menghilangkan empat digit nol pada nilai nominal rupiah, bukan hanya tiga digit seperti yang saat ini diusulkan Bank Indonesia.

“Saran kami pemangkasan empat nol terakhir,” kata Anggota di komisi yang membidangi keuangan dan perbankan, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (20/12/2016). Dengan empat digit, kata Johnny, nilai tukar rupiah akan lebih sederhana dan bermartabat dibandingkan mata uang negara lain.

Misalnya, kata Johnny, kurs rupiah saat ini di kisaran Rp13.393 per dolar AS, nanti setelah redenominasi akan menjadi Rp1,3 per 1 dolar AS atau hampir setara nilai mata uang negara Paman Sam. “Kami sarannya empat digit jadi Rp1,3 per 1 dolar AS,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat itu.

Sementara, Mirza Adityaswara Deputi Gubernur Senior BI mengatakan, redenominasi paling tepat di Indonesia adalah dengan menghilangkan tiga nol. “Saat ini yang tepat, tiga digit saja,” kata Mirza, Senin (19/12/2016).

Mirza berharap RUU Redenominasi atau RUU Perubahan Harga Rupiah dapat dimasukkan sebagai Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2017. “Yang penting kan, saat dimulai pembahasan, kondisi ekonomi stabil,” ujarnya.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat tampaknya belum akan memasukkan RUU Redenominasi sebagai Prolegnas 2017. Johnny dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo membenarkan hal itu.

“Yang masuk prolegnas dari usulan Komisi XI, Revisi UU Bank Indonesia, Revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan, Revisi UU Lembaga Penjamin Simpanan, redenominasi belum,” kata Firman, beberapa waktu lalu.

Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal pada uang rupiah, namun tanpa menghilangkan nilai riil pada uang tersebut. Jika redenominasi diterapkan, pemerintah dan BI juga akan melakukan penyesuaian pada harga barang dan jasa sehingga redenominasi tidak akan mengurangi daya beli masyarakat.

Usulan Bank Indonesia untuk redenominasi pertama kali mengemuka pada 2010. Saat itu, BI masih dipimpin Darmin Nasution sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI. Pada 2013, BI dan pemerintah menyelesaikan naskah RUU Redenominasi atau Perubahan Harga Rupiah dan mengajukannya kepada DPR. Terdapat 18 pasal dalam RUU tersebut. Namun, hingga kini, pembahasan RUU tersebut masih tertunda.

Agus Martowardojo Gubernur Bank Indonesia, Senin kemarin, meminta secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk mendukung dimulainya pembahasan RUU Perubahan Harga Rupiah.ant/net