Jokowi : Listrik Tetap Dibawah Kendali Negara

Surabayanews.net

 Joko Widodo Presiden menyatakan pemerintah akan menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa pihak swasta diperlukan untuk menyukseskan program pembangunan nasional. “Kita menghormati keputusan MK. Namun, kita harus menyadari bahwa peran swasta dalam membangun infrastruktur terutama dalam pembangunan pembangkit listrik dan kelistrikan itu masih sangat diperlukan,” ujarnya usai meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah tahun emisi 2016, di Bank Indonesia, Senin, (19/12/2016).

Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan selalu memperhatikan dan mematuhi amanat UUD 1945. Setiap kegiatan ketenagalistrikan yang menyangkut kepentingan umum harus tetap berlandaskan prinsip “dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.”

“Yang penting semuanya harus tetap dalam kendali negara, yaitu di PLN. Jadi ada berbagai peraturan yang membuat negara tetap harus menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan konstitusi kita,” ujar Presiden.

Meski saat ini terdapat pembangkit listrik yang dibangun oleh pihak swasta, tapi tetap dalam kendali negara. “Jadi memang ada yang dibangun swasta, ada yang dibangun PLN. Tetapi semuanya dikelola oleh PLN. Jadi swasta tetap berperan, tetapi dalam kendali negara, dalam kendali PLN. Saya kira arahnya ke sana,” kata Jokowi.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dimohon Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Putusan Mahkamah ini menegaskan bahwa praktik pemisahan kegiatan usaha dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus ditempuh di bawah prinsip “dikuasai oleh negara” sekalipun penyedia tenaga listrik adalah pihak swasta.net