Kenaikan cukai 23% picu rokok ilegal

038834200_1426231927-2179367SURABAYANEWS.net – Pemerintah meneruskan upayanya untuk memeras industri tembakau melalui lonjakan target cukai tembakau tahun 2016. Ancaman hancurnya industri ini semakin nyata dengan kenaikan target cukai secara eksesif menjadi Rp148,9 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23% dibandingkan dengan target cukai 2015 yang disahkan sebesar Rp120,6 triliun rupiah.

Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan, menyikapi keputusan pemerintah untuk menaikkan target cukai secara eksesif, AMTI dengan tegas menolak hal keputusan tersebut. AMTI sebagai representasi masyarakat tembakau menolak dengan keputusan ini.

Ironis, mengingat industri tembakau merupakan sumber utama penerimaan cukai Negara dan merupakan industri padat karya, tetapi pemerintah terkesan mengesampingkan kelangsungan industri tembakau nasional yang menjadi tumpuan mata pencaharian jutaan orang. “Perlu menjadi catatan penting bahwa kenaikan target tahun 2016 mencapai 23%, dan bukan 7% seperti apa yang disampaikan pemerintah,” kata Budidoyo, Senin (31/8/15).

Budidoyo menjelaskan kenaikan cukai sampai 23% tersebut adalah upaya yang disengaja untuk membunuh industri hasil tembakau Indonesia. Dengan kenaikan cukai rata-rata 7 – 9 persen setiap tahun saja, industri tembakau sudah sulit untuk berkembang. Ini  malah akan meloncat ke 23%.

“Untuk itu, kami menolak dengan tegas keputusan ini, karena kenaikan cukai yang eksesif akan menjadi pendorong bagi makin maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Kalau rokok ilegal makin marajalela, maka semua pihak akan dirugikan, yaitu pabrikan rokok legal, para pekerjanya, serta para petani tembakau dan cengkeh. Jangan lupa, pemerintah juga akan dirugikan karena rokok ilegal tidak bayar cukai,” tegas Budidoyo.

Dampak yang dipastikan muncul dengan kenaikan cukai 23% adalah beredarnya rokok ilegal akan semakin menjamur. Hal ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan industri legal. Semakin mahalnya harga rokok legal karena harus membayar cukai yang tinggi, tentu akan semakin memicu perkembangan rokok illegal.

“Tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang mumpuni. Jika tidak mampu beli rokok legal yang harganya mahal karena cukainya yang tinggi, maka banyak orang akan menyiasatinya dengan membeli rokok murah yang ilegal dan tidak bayar cukai,” papar Budidoyo.

Peredaran rokok illegal pada tahun 2014 mencapai 8% dari total produksi rokok nasional atau setara dengan 26,4 M/batang. Selain itu, dampak yang sangat terasa bagi industri tembakau ialah penurunan volume produksi rokok akibat kenaikan tarif yang berlebihan.

Imbasnya dirasakan langsung pada pendapatan petani tembakau dan cengkeh yang bergantung pada keberlangsungan industri hasil tembakau. Selain itu, para pedagang kecil juga pada gilirannya akan terimbas kenaikan tarif tersebut, khususnya jika daya beli masyarakat tidak cukup kuat.

Bukan hanya bagi petani saja, Budidoyo memastikan pelaku lain dalam industri pun akan terkena imbasnya. Penerapan kebijakan ini dapat menambahkan jumlah perusahaan yang gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja industri tembakau.

Menurut data yang dilansir oleh Direktoran Jenderal Bea dan Cukai, dalam tahun 2014 jumlah pabrikan produsen tembakau sudah menurun dari 4.000 menjadi 995. Pada tahun yang sama, sekitar 20.000 pekerja pun mengalami pemutusan hubungan kerja baik di perusahaan tembakau besar maupun kecil.

“Jika bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah harus lebih bijak dalam menentukan kebijakan dan industri diberi ruang untuk berkembang, bukan diperas habis-habisan seperti ini. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, industri tembakau nantinya akan mati. Imbasnya tentu terhentinya kontribusi terhadap negara dalam bentuk penerimaan cukai serta hilangnya lapangan pekerjaan padat karya,” pungkas Budidoyo.